Wakil Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga Minyak Mentah

Jakarta (KABARIN) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk waspada terhadap potensi lonjakan harga minyak mentah menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang tengah berlangsung.

Eddy memperkirakan kenaikan harga minyak bisa terjadi akibat situasi perang, namun jika naik terlalu cepat dan signifikan, hal ini bisa membebani APBN dalam periode yang sulit diprediksi. Saat ini harga minyak global dilaporkan naik lebih dari 30 persen hingga menyentuh 107 dolar AS per barel.

“Harga minyak mentah dalam asumsi makro APBN adalah 70 dolar AS per barel dan defisit terhadap PDB berada di angka 2,68 persen. Dengan harga di atas 100 dolar AS per barel, defisit anggaran bisa melonjak melewati 3,6 persen,” ujar Eddy di Jakarta.

Eddy menambahkan negara-negara pengimpor minyak utama seperti China, India, Jepang, dan Korea kemungkinan akan mencari alternatif pasokan dari negara lain seperti Nigeria, Angola, dan Brazil yang juga memasok migas bagi Indonesia. Situasi ini membuat Indonesia harus bersaing dengan negara-negara besar lain untuk mendapatkan minyak mentah.

Menurutnya, tantangan bagi Indonesia cukup besar karena kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1 juta barel per hari. Kenaikan harga minyak ditambah pelemahan nilai tukar rupiah akan semakin memperberat beban impor migas.

Pada 2025, Indonesia tercatat mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah dan 37,8 juta ton produk petroleum senilai 32,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp551 triliun. Dengan harga yang lebih tinggi dan kurs rupiah yang melemah, kebutuhan devisa untuk impor migas otomatis meningkat.

“Kita harus mewaspadai bukan hanya kenaikan harga, tapi juga ketersediaan pasokan energi yang bisa terganggu,” kata Eddy.

Meski begitu, Eddy menilai pemerintah telah menyiapkan alternatif sumber pasokan dari negara lain sehingga diversifikasi pasokan tetap terjaga. Ia menekankan pentingnya memperhatikan ketahanan fiskal negara pengimpor migas lain agar Indonesia tetap aman dari risiko gangguan pasokan dalam jangka panjang.